Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 479
Tuesday, October 15, 2013

Demi RUU Pertanahan, Komisi II DPR RI Jemput Bola Ke Sumut

Diposting oleh: 
Reporter

Maraknya sengketa atau konflik pertanahan di Indonesia, membuat masyarakat menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang diharapkan lahir sebagai payung hukum bagi masyarakat yang selama ini senantiasa dimarjinalkan. Dan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki banyak kasus sengketa tanah adalah Sumatera Utara (Sumut).

Untuk itu, Komisi II DPR RI menjemput bola ke Sumut dalam rangka mencari masukan untuk memperkuat RUU Pertanahan yang sedang digodok untuk diselesaikan. Kunjungan berlangsung pada Senin (7/10) di Ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu, Medan.

Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan tujuan kunjungan Komisi II DPR RI adalah untuk mengadakan sharing public tentang RUU Pertanahan dengan para pakar di Provinsi Sumut. Rombongan yang terdiri dari 13 orang berasal dari Komisi IIĀ  tersebut, berupaya untuk mencari informasi dan data sebagai penyempurnaan materi RUU Pertanahan.

Dalam sambutan awal, Agun berharap dengan kedatangan ini Komisi II DPR RI dapat membawa masukan yang berharga bagi RUU Pertanahan."Pada kesempatan ini kami menjemput bola. Syukur-syukur dapat kami bawa oleh-olehnya berupa bahan-bahan tertulisnya," tambahnya.

Poin Penting Yang Dihasilkan

Salah satu poin penting yang direkomendasikan adalah perlunya pengaturan lebih lanjut tentang penguatan kewenangan BPN maupun Pemda.

Agun mengatakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kerap plin plan dalam mencari solusi sengketa tanah. Hal ini menurutnya karena BPN takut melanggar tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dengan begitu, perlu penguatan kapasitas BPN.

Demikian juga Pemerintah Daerah (Pemda), menurut Agun, Pemda tidak jelas menunjukkan sikapnya karena tidak ada kewenangan memutus persoalan tanah. Ke depan, Pemda harus dilibatkan, semisal memberi rekomendasi sebelum suatu izin diterbitkan BPN. Karena banyak tanah yang tiba-tiba dikuasai oknum-oknum tertentu dan dibelakangan hari bermasalah dan malah Pemda yang jadi sarang demonstrasi.

Selain itu, dibahas pula soal pengaturan kepemilikan tanah-tanah ulayat atau tanah adat dan yang dipersamakan. Kemudian disepakati adanya peradilan adhock pertanahan, pembatasan monopoli tanah oleh badan usaha dan pengaturan pemanfaatan maupun kepemilikan tanah-tanah terlantar.

Pemprovsu Menyambut Baik Kunjungan

Pada kesempatan itu Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST MSi yang diwakili Sekdaprovsu H Nurdin Lubis SH MSi sangat menyambut baik kunjungan Komisi II DPR RI. Karena RUU Pertanahan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan sengketa tanah yang ada di Sumut.

Sengketa atau konflik pertanahan, lanjut Sekdaprovsu merupakan suatu hal yang komplek karena menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan pertanahan, keamanan dan tanah juga merupakan sumber daya dan faktor produksi yang utama baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top