Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 377
Saturday, December 7, 2013

Lebih Akuntabel dan Transparan, Pemilu 2014 Memang Lebih Baik

Diposting oleh: 
Reporter

Rabu (4/12) di Gedung KPU RI, rapat pleno penyempurnaan DPT berlangsung, dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu.

Hasil verifikasi faktual petugas KPU ke lapangan sebagai tindak lanjut pengecekan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dari 10,4 juta data yang bermasalah, ditemukan 7.063.477 yang sudah lengkap nomor induk kependudukannya (NIK).

Sedangkan 3.327.302 pemilih yang benar-benar tidak memiliki NIK karena tidak memiliki identitas kependudukan, di tindaklanjuti dengan membuktikan keberadaannya, melalui surat pernyataan yang ditandatangani langsung oleh pemilih tersebut. 

“Mereka yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan ini yang kemudian kita mintakan NIK-nya ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. Pasalnya, hal tersebut masih bisa diantisipasi dengan menggunakan DPT khusus ataupun DPT tambahan yang sudah dijamin di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

"Masih ada tahapan berikutnya yang juga perlu kita fokuskan, seperti kampanye, logistik, lalu pemungutan dan penghitungan suara di TPS (tempat pemungutan suara), hingga penetapan kursi dan para calon terpilih” kata Agun.

Agun mengatakan, dirinya tetap yakin KPU bisa melaksanakan tugasnya tentang DPT dengan baik. Apalagi didukung dengan temuan-temuan dan pengawasan dari Bawaslu.

Ia mengingatkan bahwa, kalaupun ada potensi kecurangan, itu bisa dilihat pada saat penggunaan hak pilih di TPS nanti, bukan di DPT. Karena pada dasarnya DPT hanyalah data pasif yang perlu dieksekusi di TPS oleh para pemilik hak pilih.

"Bagaimana tidak optimis, hak pemilih sudah dijamin dalam DPT, sah tidaknya, curang tidaknya, justru pada saat penggunaan DPT di TPS. Dimana formulir C1 dan C1 plano yang merupakan rekapitulasi hasil penghitungan di TPS, bisa diakses publik, dan setiap TPS ada saksi Bawaslu yang menjaga itu," katanya.

Selain itu, tambah Agun, surat suara sisa pun akan digunting atau disilang supaya tidak disalahgunakan dan itu dicatat dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara. “laporan dan bahan itu bisa diakses publik dan semua partai peserta pemilu akan mendapatkannya.” ujar Agun.

Menurutnya, apa yang dilakukan KPU dibantu dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta pengawasan yang produktif dari Bawaslu terkait penyempurnaan DPT ini, merupakan suatu kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam menjawab tuntutan masyarakat akan Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

“Ini membuktikan, Pemilu 2014 sangat berbeda dengan Pemilu 2009. Partisipasi dan pengawasan publik mulai dari LSM, Ormas, masyarakat umum dan berbagai kalangan lain sangat intens. Tetaplah kritis di setiap tahapan Pemilu dengan objektif dan rasional," kata Agun menghimbau.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top