Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 5. Total votes: 545
Wednesday, December 11, 2013

KASN Sebagai Sistem Pengawasan Penunjukan Pejabat Tinggi di Kementerian/Lembaga

Diposting oleh: 
Editor

Optimisme DPR untuk segera mengesahkan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi undang-undang, tampaknya semakin mendekati kenyataan.

Pemerintah berhasil mengelaborasi dua daftar inventaris masalah (DIM) yang sebelumnya sempat menjadi keberatan pemerintah, yakni soal wewenang Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, kebijakan tentang wewenang KASN dan JPT merupakan lompatan besar dan sangat berarti dalam pembahasan RUU ASN. Dengan wewenang itu, sistem penunjukan pejabat tinggi di instansi kementerian dan sejenisnya bisa dikontrol dengan baik.

"Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang sangat konsen dalam pembahasan RUU ASN ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar target pengesahannya tidak bergeser," ucap Agun dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR dan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/12).

Politisi Golkar itu menambahkan, setelah rapat Panja RUU ASN selesai maka semua materi akan diserahkan ke tim perumus dan tim sinkronisasi. Untuk selanjutnya akan menjadi bahan dalam konsinyering pada tanggal 11-14 Desember 2013 nanti.

“Setelah konsinyering, hasilnya akan dibawa ke Raker Komisi II DPR tanggal 16 Desember, untuk diambil keputusan tingkat pertama, dan diharapkan bisa disahkan dalam rapat paripurna paling lambat tanggal 19 Desember 2013,” tambah Agun.

Sementara Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto usai rapat panja mengatakan, pembahasan RUU ASN sudah final dan tinggal pada masalah tata bahasanya saja. "Mudah-mudahan tidak meleset lagi pengesahannya. Karena UU ASN sudah ditunggu-tunggu masyarakat terutama kalangan PNS," tandasnya.

Kewenangan KASN

Dalam rapat panja tersebut, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengatakan, RUU ASN akan mengatur sejumlah kewenangan KASN, antara lain memastikan pelaksanaan kebijakan sistem merit melalui monitoring dan evaluasi, serta melakukan pengawasan penerapan asas, kode etik maupun kode perilaku ASN.

Kewenangan KASN lainnya adalah memberikan perlindungan terhadap pengaduan pegawai ASN serta mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT. Yakni mulai dari pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama-nama calon, penetapan, hingga pelantikan pejabat tinggi.

 "Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pemimpin tinggi, KASN berwenang membatalkan keputusan pejabat yang berwenang, mulai dari tingkat pembentukan panitia seleksi hingga pengusulan nama calon pejabat tinggi. Dan keputusan dari KASN terkait dengan pembatalan pemilihan pejabat tersebut bersifat mengikat,” tegasnya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top