Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 4. Total votes: 343
Friday, December 20, 2013

UU ASN Demi Birokrasi Terhormat dan Pemerintahan Efektif

Diposting oleh: 
Editor

Harapan dan “jeritan hati” para PNS (pegawai negeri sipil) yang sekarang disebut sebagai ASN (aparatur sipil negara) diseluruh Indonesia untuk lebih diperhatikan, lebih dihormati dan tidak dianiaya oleh para pemangku jabatan-jabatan politik seakan telah terjawab.

Melalui UU ASN yang resmi menjadi UU setelah disahkan melalui pengambilan keputusan tingkat II dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis 19 Desember 2013, harapan itu benar-benar menjadi kenyataan.

UU ASN ini adalah aturan perundang-undangan yang memperjelas posisi ASN dalam pemerintahan yang bersifat given , netral, professional dan berorientasi kepada palayanan publik.

Karena dalam UU ASN ini ada jaminan dari Negara yang melindungi ASN dari intervensi-intervensi politik pejabat atasanya yang menduduki jabatan politik, sehingga memberikan kejelasan tentang masa depan ASN itu sendiri.

Dalam konteks profesionalisme, UU ASN memberlakukan sistem merit (sistem berdasarkan kompetensi) yang artinya ASN adalah jabatan profesional yang menuntut persaingan dalam kompetensi, sehingga semakin ASN bisa diandalkan maka ASN akan semakin mendapatkan penghargaan dalam bentuk jabatan atau pendapatan.

Maka dengan sendirinya, ASN sebagai entitas adalah ASN yang merdeka , professional dan sejahtera sehingga ASN akan fokus kepada tugas utamanya yaitu menjadi mesin birokrasi yang menjadi bagian dari pemerintahan efektif yang berorientasi untuk melayani publik.

Sudah bukan jamannya lagi ketika kita menjalankan proses demokrasi melalui Pemilu atau Pilkada, kita melihat birokrasi kita menghadapi kesulitan dalam menempatkan diri , sehingga masuk dalam kepentingan-kepentingan politik dari atasannya yang pejabat politik.

Sudah bukan jamannya lagi para birokrat kita loyalitasnya mengacu kepada person-person pejabat politik tersebut,seolah bagi birokrasi atasan itu adalah segala-galanya. Sehingga ketika atasan pejabat politik itu membuat kebijakan yang politis untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya maka birokrasi kita terseret masuk dalam kesalahan tersebut.

Karena dalam UU ASN ini birokrasi diberi perlindungan oleh negara dari intervensi semacam itu. Paradigma baru birokrasi adalah ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten , berorientasi pelayanan publik dan loyalitas terhadap negara dan aturan perundang-undangan.

Begitu penting dan mendasarnya ASN sebagai mesin birokrasi, maka jaminan netralitas, profesionalitas dan pelayanan publik itu dimulai dari proses pengangkatan jabatan , pemberhentian jabatan, atau pemutasian jabatan.

Dimana kesemua itu tidak bisa lagi dilakukan dengan semena-mena, sesuka-suka, yang dilakukan oleh atasan pejabat politik. Misalnya seorang Menteri tidak bisa lagi seenaknya mengangkat Dirjen, Irjen, atau Sekjen.

Begitu juga seorang Gubernur , Bupati/Walikota tidak bisa seenaknya mengangkat Sekda Provinsi atau Sekda Kab/Kota , karena UU ASN ini mengatur untuk jabatan-jabatan ASN tersebut merupakan jabatan-jabatan terbuka dan kompetitif.

Artinya ASN tidak lagi tersekat-sekat sebagai aparatur daerah atau aparatur pusat karena ASN adalah aparatur Negara Republik Indonesia yang punya hak dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan karir dimanapun, baik di pemerintahan daerah atau di kementerian/lembaga.

Dalam pratiknya sesuai UU ASN, setiap instansi atau lembaga yang memerlukan pengisian jabatan tinggi tersebut, wajib membentuk panitia seleksi, dimana panitia seleksi itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ada dalam UU ASN ini.

Dalam tugas panitia seleksi, ia menyusun syarat pendidikan, syarat kepangkatan, syarat pengalaman jabatan bagi para calon untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon yang akan diseleksi. Lalu panitia seleksi diwajibkan untuk mengumukan kepada publik sebagai lowongan jabatan yang terbuka dan kompetitif.

Kesemua yang dilakukan oleh panitia seleksi itu, diawasi dan dikawal prosesnya oleh lembaga KASN (komisi aparatur sipil negara) ,yang sesuai dengan UU ASN ini memiliki kewenangan untuk membatalkan proses ataupun membatalkan hasil yang dikerjakan oleh panitia seleksi jika dianggap melakukan ketidak sesuaian dengan aturan dan perundang-undangan.

KASN dalam enam bulan setelah di sah kan UU ASN harus sudah terbentuk. Keanggotaanya terdiri dari tujuh orang, dengan batas usia minimal 50 tahun dan merupakan WNI tanpa memandang asal usul latar belakang nya, sehingga semua warga negara Indonesia yang mampu, diberikan kesempatan tanpa ada dikotomi.

Untuk menjaga objektifitas, netralitas dan professional, maka syarat menjadi anggota KASN adalah ia harus menanggalkan segala latar belakangnya itu semua, dan mundur dalam jabatan apapun. Adapun untuk usia anggota KASN minimal 50 tahun, karena Komisi II DPR dan pemerintah pada saat membahas UU ASN, menginginkan agar anggota KASN harus person yang sudah memiliki pengalaman dalam mengelola SDM dalam jabatan-jabatan pekerjaannya , sehingga tidak hanya teori tapi juga sudah mempraktekkan keilmuannya.

Fokus kerja KASN adalah untuk mengawasi dan mengawal pengisian jabatan-jabatan tinggi di kementerian/ lembaga dan provinsi, kab/kota yang mana jabatan tersebut merupakan pengambil kebijakan seperti pada tingkatan Dirjen, Irjen, Sekjen, Sekda Provinsi dan Sekda Kab/Kota. Karena jabatan-jabatan itulah yang sangat menentukan fungsi pelayanan publik kepada rakyat secara langsung.

Dalam hal KASN ini juga terdiri dari manusia biasa, dia juga bisa semena-mena atau salah, maka dalam UU ASN ini juga kita beri ruang untuk dibentuk majelis kode etik KASN yang bersifat sementara (ad hoc), dimana pembentukannya menyesuaikan pada kasus apabila itu terjadi , semisal ada reaksi keras publik terhadap keputusan tertentu dari KASN. Anggota majelis kode etik KASN syarat usia minimal 55 tahun atas dasar harus lebih senior dalam hal pengalaman pengelolaan SDM dibanding anggota KASN.

Bagi kami di Komisi II DPR, goal dari UU ASN ini adalah tidak lain ingin mewujudkan sistem merit dalam pembinaan dan pengembangan ASN. Sistem ini akan terjamin berjalan apabila semua didasarkan atas kompetensi. Tidak bisa lagi urusan kenaikan pangkat seperti yang sekarang yaitu empat tahun naik pangkat, karena dalam UU ASN ini melarang hal itu.

Seseorang dapat naik pangkat apabila berkinerja baik atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Dan orang yang menduduki jabatan tertentu pun setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja, dengan cara membuat perjanjian kerja antara atasan dan bawahan dengan sejumlah hasil yang diharapkan yang harus dilakukan oleh bawahan untuk menjadi ukuran. Apabila ukuran-ukuran itu tidak tercapai  maka dia masih diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki, tapi jika ukuran itu tetap tidak tercapai sesuai dengan perjanjian kerja, maka yang bersangkutan bisa diturunkan pada posisi yang lebih rendah.

Dalam hal usia pensiun pejabat eselon, UU sebelumnya mengatur pejabat eselon 3 pensiun di usia 56 tahun, sementara pejabat eselon 2 di usia 60 tahun dan eselon 1 pensiun di usia 62 tahun, artinya ada jeda waktu yang terlampau jauh yang bisa jadi peluang untuk terjadinya "elit birokrasi", padahal jabatan ini adalah jabatan birokrasi yang mengacu pada sistem merit yang bersifat adil pada setiap ASN.

Sehingga menurut kami di Komisi II, ada peluang untuk like and dislike kepada pejabat eselon 3, karena fakta yang terjadi selama ini pejabat eselon 3 mengerahkan segala daya dan upaya menuju eselon 2 sebelum ia pensiun, termasuk mengeluarkan biaya pribadi untuk memenuhi syarat kependidikan. Hal ini menjadi tidak adil karena tidak semua memiliki materi untuk biaya pendidikan. Sehingga akan mengakibatkan sistem merit tidak terjadi, karena pejabat eselon 3 yang berprestasi tidak dijamin sampai menuju eselon 2 dan seterusnya.

Untuk itulah, dalam UU ASN ini, ada perubahan usia pensiun bagi pejabat eselon 3 yang semula 56 tahun, menjadi 58 tahun, harapanya agar sistem merit berjalan dan pejabat yang berprestasi akan memperoleh peluang untuk naik ,seperti air mengalir dan tidak tersumbat, dan hal ini berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia.

Saya secara pribadi memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi , telah menjadi sebuah fakta bahwa seluruh anggota Komisi II DPR, walaupun sehari-harinya di sibukan dengan tugas pengawasan sukses Pemilu 2014 seperti menangani Peraturan KPU, menangani tahapan Pemilu, menangani DPT, bahkan hari reses pun digunakan untuk rapat-rapat Komisi, ditambah lagi menerima audiensi masyarakat yang meminta pemekaran wilayah baru dan membahasnya melalui rapat-rapat DOB, menjalankan fungsi-fungsi anggaran dengan mitra kerja Komisi II DPR, seolah waktu tidak cukup bagi kami untuk menjalankan tanggung jawab di Komisi II.

Namun kami merasa bangga karena disela-sela kepadatan yang luar biasa tersebut, seluruh anggota Komisi II DPR dengan dibantu sekretariat Komisi II yang cekatan, telah mampu menghasilkan RUU ASN sebagai tonggak sejarah baru birokrasi pemerintahan negara kedepan untuk lebih netral, lebih profesional, lebih melayani publik, yang tidak lagi bisa diintervensi oleh pejabat-pejabat politik atasannya . Dengan loyalitas birokrasi bukan kepada person, tapi loyalitas birokrasi kepada sistem, negara dan bangsa dengan merah putih dengan Indonesia Raya dan bhinneka tunggal ika.

(diolah dari hasil wawancara langsung dengan AGS)

Skip Comments

Add new comment

Back to Top