Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 383
Sunday, January 5, 2014

BENAHI POLITIK ANGGARAN, MAKA PEMEKARAN AKAN BERHENTI

Diposting oleh: 
Editor

Masyarakat di daerah yang menyampaikan aspirasi pemekaran senantiasa setia menunggu informasi mengenai usul inisiatif DPR tentang Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah diajukan pada sidang paripurna DPR berupa 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) DOB pada masa sidang pertama 2013, ditambah 22 RUU DOB pada masa sidang kedua 2013 dan 4 RUU DOB sebelumnya yang telah mendapat Amanat Presiden (Ampres) pada masa sidang 2012.

Ditengah masa penantian tersebut, marak opini yang bersikap kontra tersaji di kebanyakan media massa nasional yang pada intinya menyatakan bahwa pemekaran daerah adalah suatu pemborosan karena butuh biaya untuk membangun fasilitas, kantor dan biaya aparatur (pegawai). Selain itu pemekaran daerah juga dianggap gagal karena hanya melahirkan daerah-daerah tertinggal baru yang memberatkan dan menjadi beban.

Benarkah dugaan opini tersebut? Sesederhana itukah persoalan pokok dibalik maraknya fenomena aspirasi masyarakat di daerah yang mengajukan pemekaran daerah di wilayahnya? Dimana dalam perjalananya harus sampai memakan korban jiwa dari pihak masyarakat maupun pihak pejabat daerah saat melayani aspirasi masyarakat tentang pemekaran ini.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengingkatkan kepada semua pihak, bahwa perdebatan mengenai DOB yang dianggap tidak mandiri dan gagal setelah dimekarkan, haruslah dibedah menurut proses yang benar.

“Bolak-balik saya selalu nyatakan diberbagai forum maupun kesempatan yang ada, usul pemekaran ini adalah sesuatu yang menjadi fakta berupa aspirasi yang datang dari masyarakat di daerah atas dasar kegagalan Pemerintah pusat dalam hal mendistribusikan kesejahteraan.”tegasnya.

Memang dalam hal mendistribusikan kesejahteraan secara merata , fungsi dan tugas Negara ini diemban oleh Pemerintah pusat selaku pihak yang mengeksekusi baik itu UU tentang kebijakan maupun UU tentang anggaran (UU APBN).

Sehingga menurut Agun, secara sederhana aspirasi pemekaran ini adalah indikator atau tolok ukur dari keberhasilan Pemerintah pusat mensejahterakan rakyat, jika masih muncul keinginan pemekaran, berarti Pemerintah pusat telah gagal melaksanakan UU. Berikut ini wawancara lengkapnya terkait fenomena maraknya pemekaran daerah di Indonesia.

Apa alasan masyarakat di daerah yang ingin memekarkan wilayahnya?

Ada tiga alasan yang menjadi latar belakang usulan daerah mekar, Pertama, semisal di Garut, Bogor dan Sukabumi adalah akibat dari fakta bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di daerah-daerah tersebut sudah tidak mampu dilayani oleh Pemerintah daerahnya. Kedua, Rakyat membutuhkan perlakuan dan sentuhan yang benar-benar nyata dari Pemerintah, sehingga dalam aktifitas kesehariannya merasa sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan Negara. Contoh di Pulau Sebatik dan Mahakam Hulu, dalam kehidupan masyarakatnya sudah beredar mata uang Negara Malaysia yaitu ringgit yang dipergunakan dalam transaksi ekonomi sehari-hari, hal ini bertolak belakang dengan suasana kebathinan mereka yang merasa bangsa dan cinta Indonesia. Ketiga, kita bisa lihat bagaimanan di Papua, dimana komunikasi dan transportasi terhambat oleh kondisi alam pegunungan, sehingga untuk mencapai suatu wilayah ke wilayah yang lain dalam satu daerah Kabupaten/Kota pelayanan publik tidak dapat menggunakan alat transportasi normal seperti mobil atau motor tetapi haus menggunakan pesawat terbang dan ini membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Kondisi objektif inilah yang menurut Komisi II DPR, jika saja Pemerintah pusat dapat maksimal membina dan mendistribusikan kesejahteraan melalui Pemerintah daerah agar mampu  melayani masyarakat, maka sesungguhnya tidak akan ada pikiran masyarakat di daerah untuk memekarkan diri untuk mengurus dirinya sendiri.

Saat ini masyarakat pada umumnya menuding pemekaran yang terus terjadi hanya menghasilkan daerah gagal yang tertinggal, pendapat anda?

Pada posisi saat ini, Saya selaku Ketua Komisi II DPR, merasakan sorotan dari masyarakat luas sebagai seorang arsitek atau penyebab maraknya pemekaran yang seolah tumbuh melebar tanpa konsep, yang sejujurnya  saya bisa menerimakan hal tersebut sebagai sebuah kemerdekaan beropini dalam alam demokrasi, sekaligus otokritik berupa pengawasan bagi diri saya secara pribadi.

Tapi paling tidak dalam konteks Negara demokrasi yang sama-sama ingin merasakan kesejahteraan, ada sebuah pikiran gagasan dari Komisi II DPR tentang strategi pemerataan kesejahteraan yaitu melalui DOB.

Untuk itu marilah kita tidak perlu merasa paling benar atau paling tahu, tapi marilah kita duduk bersama untuk melayani aspirasi masyarakat dari daerah dan jujur pada diri kita sendiri, apa benar kita sudah berlaku adil terhadap saudara –saudara kita sebangsa setanah air di daerah-daerah?

Secara politik, aspirasi pemekaran daerah dari masyarakat kepada Komisi II DPR tidak bisa diabaikan, sebagai Wakil Rakyat, Komisi II DPR berkewajiban untuk meneruskan aspirasi ini kepada mitra kerjanya dalam membahas RUU menjadi UU yaitu Pemerintah.

Tapi apakah pihak Komisi II DPR tidak memilah atau menseleksi usulan-usulan pemekaran ini karena jumlahnya semakin bertambah banyak ?

Secara administratif , aspirasi pemekaran yang masuk ke Komisi II DPR ada yang belum memenuhi syarat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, seperti syarat jumlah penduduk yang tidak terpenuhi, tapi bagi Komisi II DPR sebagai lembaga politik penyalur aspirasi rakyat , tidak mau menyelesaikan masalah secara sepihak , jadi tetap diproses oleh Komisi II DPR sebagai usulan inisiatif DPR dan diteruskan ke pihak Pemerintah untuk dibahas bersama-sama.

Jika berdasarkan daftar aspirasi usulan pemekaran yang masuk ke Komisi II DPR RI sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, jumlah semuanya ada sekitar 200 usulan pemekaran, baik itu yang hanya berupa surat selembar yang menyatakan aspirasi masyarakat yang minta mekar, sampai dengan dengan aspirasi yang lengkap sesuai aturan PP No. 78. Tahun 2007.

Daftar seluruh aspirasi tersebut dalam satu tahun ini di inventarisir dan cek kembali oleh Sekretariat Komisi II DPR dan menjadi dasar bagi Komisi II DPR untuk mengundang para pihak terkait aspirasi usulan pemekaran dan menanyakan kembali bagaimana posisi aspirasi tersebut di daerah masing-masing. Dalam hal ini Komisi II DPR mengundang seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Bupati/Walikota , Ketua DPRD Kab/Kota serta masyarakat pengusul pemekaran untuk datang dan menyampaikan aspirasinya kepada Komisi II DPR.

Dan dalam proses perjalanannya, pada masa sidang tahun 2012-2013 ada 19 DOB usulan inisiatif DPR yang masuk, dimana dari 19 DOB tersebut masih menyisakan 4 DOB yang belum disahkan, sementara 15 DOB lainnya sudah disahkan oleh sidang paripurna DPR RI. Lalu pada masa sidang pertama tahun 2013 ini, DPR RI kembali mengusulkan 65 DOB untuk masuk sebagai usul inisiatif DPR dan pada masa sidang kedua tahun 2013 ini DPR RI kembali mengusulkan 22 DOB lagi untuk masuk sebagai usul inisiatif DPR.

Apakah setelah dipilah dan diseleksi oleh Komisi II DPR maka usul pemekaran akan berhenti?

Tidak sesederhana itu, saat menindaklanjuti aspirasi yang sebelumnya saja yaitu pada masa sidang pertama 2013 yang meloloskan 65 RUU DOB, begitu kita usulkan pada sidang paripurna dan diberitakan oleh media massa nasional, yang 22 RUU DOB baru ini melihat dan mendengar berita tersebut.

Jadi sebetulnya yang 22 RUU DOB ini menjadi aktif memprosesnya ke Komisi II DPR juga terdorong dari pemberitaan yang 65 RUU DOB sebelumnya. Pihak masyarakat 22 RUU DOB ini bertanya ke Komisi II DPR, “kok kami belum?” saya jawab “ya  bagaimana kami mau mengusulkan daerah anda, kita juga tidak tahu daerah anda serius atau tidak”. Itu karena Komisi II DPR bersifat pasif terkait usul pemekaran.

Perlu juga saya tegaskan, kami di Komisi II DPR untuk setiap dokumen telah kami cek lengkap sesuai dengan syarat sesuai aturan PP No.78 apakah niscaya akan jadi DOB? Belum tentu karena tergantung pembahasan dengan pihak Pemerintah pusat yang juga memegang kewenangan berdasarkan UUD 1945 untuk turut menyetujui suatu UU.

Perumpamaanya seperti ini, ada manusia yang terlahir secara normal tapi ada pula manusia yang terlahir melalui alat bantuan. RUU DOB bukanlah regulasi tentang minyak, tentang jalan atau tentang kebijakan teknis lainnya tapi RUU DOB ini adalah tentang kehidupan manusia baru, dengan harapan baru dari manusia yang merasa tidak diperhatikan.

Artinya jangan hanya karena tidak memenuhi persyaratan aturan langsung kita dipatahkan dan ditolak harapan hakiki setiap manusia untuk mensejahteraakan dirinya sendiri. Karena yang lengkap secara administrasi sesuai aturan pun juga belum tentu disetujui menjadi DOB. Saya mengatakan kita harus bersikap lebih pada rasa kemanusiaan yang adil.

Ada tudingan miring tentang “permainan uang” dalam pembahasan RUU DOB, apa pendapat anda?

Saya pribadi terbuka bagi siapapun yang memiliki tudingan tersebut dan mempersilahkan untuk memberikan bukti-bukti kepada pihak berwajib jika dalam proses pembahasan RUU DOB ada permainan uang.

Saya menjamin sebagai Ketua Komisi II DPR bahwa dalam pembahasan RUU DOB tidak pernah mempersyarakan uang untuk kami membahas RUU DOB. Contoh, di Buton Utara dan Buton Selatan, di Muna Barat dan Kota Raha sudah hampir satu tahun tidak saya ketok palu, (kewenangan Pimpinan Ketua Komisi II DPR menyetujui untuk bisa dilanjutkan ke sidang paripurna) karena apa? Karena kami tidak mau menyetujui usulan RUU secara sepihak DPR saja karena ini harus dibahas bersama Pemerintah. Dan untuk saling mengontrol, persyaratan-persyaratan itu harus terpenuhi.

Sebuah fakta, bagaimana proses persetujuan RUU DOB di Musi Rawas Utara yang sampai jatuh korban, mohon maaf kami turut berduka mendalam kepada keluarga korban tapi  itu harus kami pilih, karena kami bersikukuh bahwa persyaratan prinsip tentang batas wilayah antar daerah harus clear diputuskan oleh masing-masing pihak ( daerah induk dan daerah usul pemekaran) , mereka harus sepakat dulu.

Akhirnya mereka bersepakat dengan bertanda tangan basah di atas peta wilayah yang terbaru hasil dari Badan Informasi Geospasial sebagai dasar kesepakatan tentang batas wilayah dan itu masuk dalam UU DOB Musi Rawas Utara yang akhir di sahkan menjadi UU. Pertanyaannya , kalau saat itu proses pembahasannya kami mensyaratkan uang, maka prosesnya tidak akan serumit itu.

Jadi kami minta, media massa harus fair dengan mengungkapkan fakta-fakta secara utuh mengenai pembahasan tentang DOB. Silahkan kembangkan opini tapi harus berdasarkan fakta yang objektif ,tidak subjektif sepihak saja.

Selama ini kami di Komisi II DPR bekerja fokus untuk melayani aspirasi masyarakat terkait pemekaran, tapi tetap mengikuti dan memantau opini di masyarakat yang dikembangkan pihak-pihak tertentu terhadap Komisi II DPR, yang mana jika menurut kami ada opini-opini tersebut telah masuk unsur menyebar fitnah terkait kredibilitas kerja kami, ya kami akan proses secara hukum.

Seperti apakah sebenarnya “lika-liku” pembahasan RUU DOB ?

Ada contoh saat proses pengambilan keputusan dalam rapat internal di Komisi II DPR , Gubernurnya sudah menyetujui, Bupatinya tidak, padahal kalau lihat di dokumennya,  keduanya setuju, tapi kita konfirmasi kembali ternyata berbeda ,ini semua kami proses secara cermat.

Ada juga contoh, dulu dia pimpinan di DPRD sekaligus Ketua Presidium pemekaran suatu wilayah,sikapnya setuju pemekaran, tapi dalam perjalanan dia ikut Pilkada didaerah tersebut dan terpilih jadi Bupati, lalu sikapnya berubah 180 derajat menjadi tidak setuju pemekaran. Saya lihat ini tidak fair, tapi kita di Komisi II DPR jalan terus ga ada urusan, karena sikap saya atas dasar konsistensi. Kalau saya potong ditengah jalan, orang tentu akan bertanya “ada apa di Komisi II DPR kok sikapnya berbeda antara satu dengan yang lain?

Setelah menjadi usul inisiatif DPR, apa tahap yang akan dijalani selanjutnya?

Kesemua usulan DOB dari inisiatif DPR ini untuk mulai dibahas dan diselesaikan tergantung kepada Presiden atas nama Pemerintah yang harus merespon usulan tersebut. Dan kami yakin kalau melihat fenomena yang ada soal pemekaran ini, para pihak pengusul baik dari masyarakat, Pemerintah daerah maupun Wakil Rakyat di daerah tanpa harus diajarin dan didorong, berdasarkan pengalaman kami di Komisi II DPR, kami yakin jika dalam satu bulan ini Pemerintah belum ada respon pasti mereka melakukan tuntutan, kalau bentuk tuntutannya seperti apa tentu saya tidak bisa memperkirakan.  

Bagaimana memastikan bahwa aspirasi pemekaran adalah benar-benar aspirasi masyarakat di suatu daerah?

Kami di Komisi II DPR, tidak hanya memeriksa berkas secara administratif, dalam menyerap aspirasi tentang DOB ini Komisi II DPR juga mengunjungi lokasi, melihat dan menyaksikan langsung daerah yang dimaksud, makanya kalau kami mengatakan bahwa kami menemukan ringgit, kami menemukan daerah sangat tertinggal, itu adalah benar apa adanya sebagai pertanggung jawaban kerja kami.

Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa otonomi daerah gagal, yang harus dilakukan adalah mencari penyebab kenapa otonomi daerah gagal? Lalu kalau gagal siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah adil jika tanggung jawab dan penyebab kegagalan itu dijatuhkan kepada pemerintah daerah?

Maksud anda seperti apa?

Ya Bagaimana kita mau mengatakan Negara ini serius ngurus rakyat kalau APBN kita tahun 2014 ini sebesar Rp.1851 trilyun, untuk belanja pusat sampai Rp.1249 trilyun , belanja daerah Rp.592 trilyun . Belanja pusat terdiri atas subsidi, cicilan hutang, belanja Kementrian/Lembaga (Komisi-Komisi dan Badan-Badan) Rp.637 trilyun yang dikelola oleh 34 Kementrian dan 22 Lembaga yang jumlah aparatur (pegawai) sebanyak 900 ribu jiwa, yang itu semua ada dan berpusat di Jakarta.

Sementara belanja  daerah terdiri atas dana pendidikan 20% yang tidak bisa diganggu gugat karena khusus untuk keperluan pendidikan seperti gaji guru, operasional sekolah dan operasional madrasah sebesar Rp.238 trilyun, lalu Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.321 trilyun sebagai belanja Pemerintah daerah, dibagikan dari Sabang sampai Mareuke ke 34 provinsi , 512 Kabupaten/Kota dengan jumlah aparatur sebanyak 4 juta jiwa. Dan DAK (dana alokasi khusus) Rp.33 trilyun yang digunakan untuk membangun daerah yang di bagikan juga ke 34 Provinsi, 512 Kabupaten/Kota.

Anda bisa bayangkan sendiri dengan dana DAK Rp.33 trilyun dibagi ke sebegitu luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dapat apa mereka? Dengan politik anggaran seperti itu, lalu daerah mau di evaluasi apakah berhasil atau gagal melaksanakan pembangunan?

Inilah yang saya maksud piramida terbalik politik anggran APBN kita, karena desa kalau mau dapat pembangunan jalan harus melobi ke Kementrian PU (pekerjaan umum) baru dapat P2IP (program pembangunan infrastruktur perdesaan), kalau dia mau traktor harus buat proposal melobi ke Kementrian Pertanian, begitu juga dengan pupuk, bibit, daging, dan program-program lainnya , termasuk pembangunan daerah tertinggal sama saja semua anggarannya ada di Kementerian di Pemerintah pusat bukan di dinas-dinas Pemerintah daerah.

Sehingga korupsi ini menurut saya bukan mau dihabisi, tapi korupsi ini mau dirawat, dan memang yang menciptakan ini kaum kapitalis kalau menurut saya, supaya mereka di Jakarta tetap kaya raya sementara rakyat di daerah menderita.

Kita bisa lihat penanganan kasus korupsi di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hari ini, memangnya itu dana APBD? Itu semua dana APBN, lihat contohnya Kasus Hambalang, pengadaan Al-Qur’an, pengadaan daging, alat kesehatan, itu semua dana di Kementerian di Pemerintah pusat.

Lalu dana di Kementerian dengan program untuk daerah itu yang dihitung sebagai dana transfer ke daerah (dana dekonsentrasi), karena pengadaan segala sesuatunya tersebut terjadi di Jakarta yang Pemerintah daerah sifatnya hanya menerima jadi saja.

Lalu apa yang bisa disimpulkan kalau dikatakan pemekaran daerah itu gagal, kalau faktanya yang dibagi itu hanya baru wilayah/teritori saja tetapi uangnya yang juga didapatkan dari seluruh wilayah Indonesia, seperti tambang, mineral, gas, minyak dan SDA (sumber daya alam) lainnya itu ada diwilayah selain Jakarta yaitu di daerah, tidak dikembalikan kepada daerah,

Mengapa ketika kekayaan Indonesia itu telah berwujud menjadi uang hanya berpusat ngumpul  di Lapangan Banteng?  Dan merasa uang itu kepunyaan mereka? Padahal itu uang rakyat Indonesia , jadi sumber kegagalan mensejahterakan rakyat itu ada disana.

Karena politik anggarannya pro kaum kapitalis jadi tidak pro rakyat. Kalau Kementerian Keuangannya membenahi politik anggarannya menjadi seperti piramida sebenarnya, pemekaran akan berhenti dengan sendirimya. Karena uang milik rakyat itu akan terdistribusikan dengan baik dari Sabang sampai Merauke. Saya jamin akan berhenti dan saya tidak akan teken usulan pemekaran berikutnya kalau politik anggaranya sudah sesuai dengan struktur pemerintahan Negara.

Terkait penataan daerah, apakah Pemerintah bisa mengusulkan DOB dengan menggabungkan atau menghapus?

Mekanisme UU itu bisa usul inisiatif dari DPR atau bisa juga usul inisiatif dari Pemerintah. Bukan hanya untuk UU DOB, UU lainya juga, karena semua UU levelnya sama yaitu UU. Tentang DOB Pemerintah punya desain besar penataan daerah (Desertada) yang sampai dengan tahun 2025 jumlah Provinsi akan sekian, Kabupaten/Kota akan sekian. Tapi konsep ini nyatanya cuma konsep saja, cuma diwacanakan, cuma dipidatokan.

Kalau cuma begini doang kan ini yang disebut sebagai moratorium, lalu aspirasi pemekaran mau disumbat? Kalau menurut saya ya sudah kita usul saja aspirasi pemekaran DOB yang banyak ini masuk ke Komisi II DPR, biar nanti pemerintah dengan Desertada-nya akan melihat, akhirnya mana Provinsi yang disetujui mana Kabupaten/Kota yang disetujui ya kita duduk bareng dan bahas bersama-sama demi kepentingan rakyat.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top