Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 368
Monday, January 27, 2014

Pemilu Serentak 2019 dan Sistem Kepartaian Nasional

Diposting oleh: 
Editor

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa meyakini, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilihan umum (pemilu) serentak pada tahun 2019 nanti akan semakin menguatkan sistem pemerintahan presidensil. Namun, ia mengingatkan perlunya juga memperkuat sistem kepartaian nasional bagi partai politik (parpol) yang hendak menjadi kontestan pemilu serentak.

Bagi Agun, putusan MK ini akan berkorelasi secara signifikan antara eksekutif dan legislatif, karena pada pemilu serentak 2019 itu hanya ada satu Undang-Undang (UU) yang akan mengaturnya yaitu UU Pemilu yang akan menjadi landasan hukum untuk kita memilih secara langsung calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan calon Pasangan Presiden dengan Wakil Presiden.

Karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 6A ayat 3 yang menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”. Maka logikanya persyaratan bagi parpol untuk ikut pemilu serentak 2019 nantiharus lebih legitimate, baik secara struktur, jaringan , keanggotaan, sekretariat, keterwakilan gender dan lainnya itu harus memenuhi dan mencerminkan sebagai sebuah parpol nasional yang kuat dan solid mulai pusat sampai desa, mulai dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia.

Karena itu, Agun menambahkan, Pemilu serentak tahun  2019 nanti bukan ajang main-main. Pemilu serentak, ujarnya, diwujudkan agar pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislative) lebih kuat dari pusat hingga daerah.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top