Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
You voted 1. Total votes: 467
Friday, February 14, 2014

Komisi II DPR Maksimalkan Fungsi Pengawasan Untuk Pemilu Luber Jurdil

Diposting oleh: 
Editor

Disela-sela waktu rapat internal Komisi II DPR yang membahas dinamika bidang kerjanya, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa diwawancarai oleh beberapa rekan pers tentang Pemilu 9 April 2014 nanti , berikut ini isi wawancara selengkapnya :

Bagaimana tentang Sosialisasi Pemilu menurut Anda?

Tentang Sosialisasi Pemilu 9 April 2014 KPU dan Bawaslu saya lihat lemah. Saya tidak melihat suasana menjelang Pemilu itu seperti masyarakat yang hendak melakukan hajatan besar yang ramai dan hiruk pikuk dalam menyambutnya. Sosialisasi Pemilu dalam dua bulan terakhir ini , KPU dibantu Bawaslu bisa melalui strategi – strategi seperti menampilkan Duta Pemilu yang menggunakan artis atau publik figur yang terkenal dan kredibel, lalu masif diberitakan diberbagai media massa cetak elektronik dan online.

Tapi saya justru menarik mencermati “sosialisasi” Pemilu yang ditampilkan Polri. Kenapa Polri memilih melakukan simulasi pengamanan Pemilu dengan skenario seolah Pemilu rusuh? Kenapa Polri tidak memilih melakukan simulasi pengamanann Pemilu yang sifatnya membangun optimisme misalnya dalam rangka mewujudkan Luber Jurdil Polri melakukan pengamanan-pengamanan Surat Suara mulai dari TPS (tempat pemungutan suara) sampai di KPU (Jakarta). Itu lebih mantap bagi rakyat kalau menurut saya. Karena publik perlu optimisme dan diyakinkan sehingga publik sebagai pemilih dalam Pemilu merasa yakin bahwa pilihannya akan benar dikawal dari pencoblosan sampai penghitungan akhir ,sehingga partisipasi dalam Pemilu akan tinggi.

Ada anggapan, penegakan hukum dalam pelanggaran Pemilu tidak berjalan, menurut Anda?

Dalam setiap dugaan pelanggaran Pemilu, Komisi II mendorong agar para pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum bukan melalui mekanisme opini. Komisi II sebagai pembuat UU bersama pemerintah telah jelas dan lengkap membuka ruang bagi semua pihak untuk memastikan Pemilu berlangsung Luber Jurdil, termasuk ruang mekanisme hukum bagi pihak yang merasa dirugikan.Tinggal pihak-pihak terkait mengekssekusi perannya masing – masing, jika ada perbedaan pendapat ada ruangnya di pengadilan untuk membuktikan.

Beberapa hari lalu Komisi II DPR melakukan kunjungan spesifik ke daerah terkait fungsi pengawasan untuk Pemilu 9 April 2014, apa saja hasilnya ?

Ada beberapa daerah yang di kunjungi Komisi II, dan saya memimpin yang ke Makassar Sulawesi Selatan,  di sana kami temukan bahwa masyarakat sampai sekarang masih belum jelas tentang teknis penggunaan surat suara antara mencoblos atau menandai, masih bingung. Surat suaranya seperti apa, modelnya bagaimana juga masih bingung, masih belum tahu, dan ini PR buat KPU beserta jajaranya.

Saat peninjauan dilapangan kita fokus mengecek beberapa poin, yaitu :

Pertama, tentang DPT, berdasarkan laporan Ketua Bawaslu yang belum ada NIK-nya dalam DPT itu ada 2,1 juta jiwa secara nasional. Di Sulawesi Selatan laporannya ada 47 ribu jiwa, dan yang sudah diselesaikan baru 11 ribu jiwa. Itu hasil kerjasama KPU Provinsi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan dan masih terus berjalan. Mereka menyanggupi selesai sampai dengan target waktu yang ditugaskan oleh KPU. Saya meyakini kerja mereka karena saya melihat pola kerja, cara presentasi kepada para pihak terkait , juga data-data yang digunakan, secara keseluruhan cukup sistematis dan substansi.

Dari laporan mereka juga didapatkan banyak sekali Narapidana yang tidak punya NIK. Setelah di cek ke bawah ternyata pemilih-pemilih yang terdaftar di berbagai Lapas dan Rutan di Sulawesi Selatan, tidak punya NIK karena KTP-nya itu KTP yang tidak sesuai dengan alamat dimana dia melakukan tindak pidana.

Buat saya yang juga mantan Sipir penjara, laporan itu tidak mengherankan karena dari dulu yang namanya Narapidana kalau sudah berurusan dengan Polisi selalu minta identitas alamat dirinya disembunyikan karena dia takut kalau mau buat Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari lingkungan setempatnya akan sulit dalam rangka syarat mencari pekerjaan.

Dan kalau temuan di Sulawesi Selatan ini dijadikan contoh, asumsi saya kalau dikumpulkan secara nasional ya tinggal hitung saja jumlah Narapidana diseluruh Indonesia. Jadi kemungkinan besar 50%-nya dari 2,1 juta jiwa bisa jadi dari Narapidana itu.

Tapi kalau nanti toh pemerintah tidak mau mengeluarkan NIK, menurut saya dia harus tetap diberikan hak karena UU sudah mengatur itu di DPT tambahan (bukan DPT khusus) yang memberikan hak di jam-jam terakhir, satu jam sebelum penutupan pemungutan suara. Dan itu sudah dijamin di semua TPS dibuka dan dimungkinkanuntuk adanya DPT tambahan bagi mereka yang punya hak pilih datang ke TPS sebelum ditutup asal dia punya identitas, kalau di dalam penjara ya berkas-berkas yang menjelaskan dia warga Negara Indonesia, apa itu lembar vonis atau apapun.

Kedua, tentang atribut, kita masih banyak melihat atribut-atribut dalam bentuk baliho yang masih berserakan dimana-mana tidak tertib, terutama di Kota Makassar, kami minta Bawaslu Provinsi untuk tegas, jawabanya Bawaslu Provinsi tidak punya aparat, mereka tidak punya personil, di Provinsi mereka hanya tiga orang , Panwaslu (panitia pengawas pemilu) di Kabupaten/Kota juga hanya tiga orang , ada PPK (panitia pengawas kecamatan) tapi jumlahnya terbatas, PPL (pengawas pemilu lapangan) juga terbatas , mitra pengawas pemilu lapangan masih dalam rekruitmen , jadi Bawaslu Provinsi bersikap tidak mungkin menertibkan atribut baliho itu semua .

Akhirnya kemarin kita sepakat dengan Pemda Provinsi agar digunakan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dengan mengefektifkan Surat Edaran Mendagri, karena dalam Rapat Kerja yang lalu, Mendagri berdasarkan Keputusan Komisi II telah mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur, Bupati, Walikota untuk membantu Bawaslu menertiban atribut – atribut kampanye yang menyalahi aturan KPU tentang kampanye.

Ketiga, tentang kampanye terbuka, kami meminta kepada KPU Provinsi untuk segera mengundang para Parpol peserta Pemilu untuk mempersiapkan lokasi termasuk menyusun jadwal bagi parpol tersebut melakukan kampanye terbuka yang akan dimulai tanggal 16 Maret  2014 nanti. Dan ini untuk antisipasi agar lokasi dan jadwal tidak dibuat secara mendadak.

Keempat, tentang TPS (tempat pemungutan suara), kita juga meminta KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk memastikan kesiapan TPS – TPS dilokasi . Setiap TPS sudah terpetakan lokasinya, sarana prasarana , termasuk pengamananya dan jalur-jalurnya.

Dengan Pemda Provinsi, kita minta disana untuk pemda memberikan terus dukungan terhadap penyempurnaan data DPT.

Dengan Polda Provinsi, Kejaksaan Tinggi dan Bawaslu Provinsi, kita minta langkah – langkah mekanisme hukum dalam pelanggaran Pemilu mengefektifkan forum Gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk koordinasinya. Hal ini penting agar hasil kerja pengawasan di TPS yang dilakukan Mitra PPL nanti sudah bisa langsung ditindaklanjuti Kepolisian untuk mencegah masalah “preman-preman politik” di TPS. Kalau terbukti ada unsur pidana bisa langsung di proses oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan Polda Provinsi, Kodam VII Wirabuana dan Lantamal VI, karena jumlah Polisi juga terbatas, dalam ring-ring luar TPS tetap diminta dukungan Kodam. Selain itu tentang distribusi logistik , kita minta KPU Provinsi dibantu Kodam dan Lantamal, karena dibeberapa daerah di Sulawesi Selatan itu kepulauan , misalnya Kabupaten Selayar jumlah pulaunya ada 120-an , TPS-nya ada di pulau-pulau itu, bahkan satu Kecamatan ada yang terdiri dari beberapa pulau, jadi memang sangat diperlukan kerjasamanya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top