Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 354
Friday, February 21, 2014

Reforma Agraria Melalui RUU Pertanahan Untuk Keadilan

Diposting oleh: 
Editor

Reforma (pembaruan) agraria ( pertanahan) adalah penataan ulang (restrukturisasi) agraria tentang pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah secara menyeluruh untuk kepentingan petani , buruh tani, rakyat kecil dengan mengacu kepada UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UU PA) dan UU No.56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Menurut Iwan Nurdin dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), reforma agraria dapat diwujudkan melalui suatu kelembagaan reforma agraria, bisa berbentuk komite/komisi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Menurutnya, unsur-unsur kelembagaan tersebut nantinya berasal dari unsur pemerintah dan lembaga pertanahan itu sendiri , sedangkan ditingkat daerah tentu unsur pemerintah daerah , unsur masyarakat khususnya serikat petani, LSM dan para pakar yang concern terhadap reforma agraria.

Iwan mendeskripsikan  tugas utama lembaga reforma agraria itu adalah :

  1. Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan reforma agraria
  2. Mengkoordinasikan Kementerian-Kementerian terkait, badan-badan pemerintah lainnya , pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan.
  3. Melakukan dan melaksanakan penataan struktur  dan penguasaan kepemilikian agraria.
  4. Menangani konflik , warisan masa lalu (sebelum dibentuk lembaga reforma agraria) maupun konflik agraria yang muncul setelah dibentuk lembaga reforma agraria.
  5. Merumuskan desain pelaksanaan reforma agraria dengan memuat pendataan objek dan subjek agraria.
  6. Mendesain redistribusi tanah dalam skema rumah tangga dan dalam skema badan usaha milik bersama.
  7. Mendesain larangan-larangan dan sanksi (hukuman) bagi yang melakukan penelantaran  dan menjual tanahnya.  Termasuk desain bagi pemalsu subjek dan objek agraria.
  8. Mendesain keterlibatan para pemangku kepentingan yang lain dalam agraria.

Masih menurut Iwan Nurdin, reforma agraria itu bukanlah pekerjaan yang terus menerus seperti program pemerintah tapi merupakan suatu operasi cepat yang dijalankan oleh pemerintah untuk menata struktur  dan membuka akses kepada rakyat untuk mendapatkan tanah.

Reformasi agraria harus dengan target waktunya misalnya dalam 5 (lima) tahun sudah selesai. Karena jika tidak demikian nanti bisa menjadi klaim BPN, misalnya Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), pensertifikasian tanah, penyelesaian konflik  di BPN dimasukan kolom reforma agraria. Padahal itu semua (pendistribusian tanah dan penguatan hak) adalah elemen-elemen dalam reforma agraria bukan operasinya  reforma agraria, akhirnya kita jadi tidak jelas apa itu reforma agraria. Jadi reforma agraria ini tidak berkelanjutan , dia serentak, cepat, nasional dan berbatas waktu.

Pendaftaran Tanah

Tentang pendaftaran tanah sebagai bagian dari reforma agraria, menurut Iwan pendaftaran tersebut harus mencakup keseluruhan di wilayah Indonesia. Dalam hal ini pemerintah harus dipaksa menyesaikannya, karena sudah hampir 69 tahun kita merdeka tapi belum ada 30% tanah yang sudah di daftarkan sebagai aset negara. Padahal tanah adalah bagian dari berdirinya negara artinya unsur dari kedaulatan negara. Termasuk tanah kawasan hutan, agar tidak ada lagi tanah yang belum didaftar hanya karena tanah tersebut dianggap kawasan hutan.

Adapun tujuan pendaftaran tanah sesuai PP 10 tahun 1961 sebelum diganti PP 24 tahun 1997, adalah untuk menemukan ketimpangan struktur, ketidaksesuaian dan peruntukan tanah. Misalnya tanah yang tidak sesuai peruntukan, tanah yang tidak sesuai prosedur saat sertifikat dan lain sebagainya.

”Kalau pendaftaran tanah tujuannya untuk sertifikasi , maka kita hanya akan melegalkan ketimpangan itu. Misalkan saya punya 1000 hektar, saya daftarkan maka jadilah 1000 hektar saya” ujar Iwan. Artinya pendaftaran tanah itu adalah pintu masuk untuk melakukan reforma agraria.

Subjek dan Objek Reforma Agraria

Dalam hal penerima objek reforma agraria, Iwan berpendapat janganlah di skenariokan per individu, karena unsur konsolidasi tanah dan konsolidasi usaha harus diperkuat, untuk itu subjeknya harus badan usaha rakyat seperti koperasi  dan lain sebagainya.

Dengan desain HGU (hak guna usaha) bukan per individu, maka itu akan mendesain petani di desa untuk berubah menjadi satu badan usaha bersama yang modern dan profesional. “Dengan demikian subjek dalam refoma agraria perlu ditambahkan yaitu badan usaha bersama atau koperasi.”, ujarnya dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR.

Sebagai tolok ukur, Iwan berpandangan bahwa perlu ada semacam ekspos publik, dimana pada setiap wilayah reforma agraria yang telah di distribusi ulang (redistribusi) tanah dan dikelola oleh badan usaha milik petani/desa , dijadikan sebagai model percontohan pembangunan berbasis reforma agraria, sehingga reforma agraria itu bisa dilihat wujud output dan outcome-nya langsung ke petani di desa.

Sehingga proses pemanfaatan tanah untuk HGU di sektor hulu (pertanian, perkebunan, perikanan) dilakukan oleh petani dengan koperasinya, lalu di sektor hilir (pengolahan, pengembangan) yang mempunya nilai tambah dilakukan oleh pengusaha dengan perusahaannya.

Sengketa dan Konflik Pertanahan

Tentang penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan menurut Iwan harus dibangun “jembatan” sebelum menuju peradilan pertanahan. Kenapa? karena peradilan pertanahan hanya akan efektif jika pendaftaran tanah itu sudah selesai (satu sumber data), artinya reforma agraria itu sudah dijalankan (terimplementasi) , sehingga peradilan pertanahan akan siap (fair) dalam mengadili.

Jembatan itu menurut Iwan adalah kelembagaan reforma agraria itu sendiri. Lembaga ini yang akan mendorong penyelesaiannya, dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Ini dimaksudkan agar ada mekanisme trantitional justice yaitu “jembatan” dari sistem lama ke sistem baru (reforma agraria).

Menurut Iwan, jika tidak ada “jembatan” itu maka peradilan pertanahan akan serupa dengan kejadiannya dengan  peradilan niaga, perdilan perburuhan dan lain sebagainya selama ini. Hal itu karena dokumen legal formal/data base tentang tanah masih bermasalah (duplikasi/palsu). Oleh karenanya hanya akan menguatkan pihak yang punya bukti formil semata.

Pada saat yang sama, Ahmad Jakob dari SPI (Serikat Petani Indonesia) mengingatkan agar RUU pertanahan adalah dalam kerangka refoma agraria , sesuai dengan UU Pokok Agraria yang menyebutkan dipasal 12 ayat 1 bahwa “segala usaha bersama dalam lapangan agraria (pertanahan) didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperesi atau bentuk gotong royong lainnya”. Sehingga jelas, orientasi dari RUU Pertanahan ini adalah untuk mendorong usaha-usaha rakyat dibidang pertanian dan non pertanian yang menggunakan lahan (tanah) yang merupakan objek yang diatur dalam RUU Pertanahan.

Jenis Hak Tanah

Ahmad juga mengatakan bahwa pada  UU Pokok Agraria (UU PA) itu setidaknya ada tujuh hak, plus satu hak lain. Ketujuh plus satu hak tersebut yaitu :  yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan , lalu hak plus yang dimaksud yaitu hak-hak lain yang tidak termasuk hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang bersifat sementara. Misalnya yang terkait dengan perjanjian antar badan hukum atau individu.

Khusus untuk hak memungut hasil hutan, Ahmad mengatakan sangat penting dimasukan ke RUU Pertanahan, karena selama ini Kementerian Kehutanan begitu otoritatif, sampai Menhut bisa menerbitkan ijin kepada sebuah konsorsium perusahaan yang secara simbolis namanya nasionalis tapi isinya ada beberapa perusahaan internasional, dengan atas nama restorasi ekosistem selama 100 tahun.

“Saya tidak tahu Kementerian Kehutanan ini menggunakan UU apa, karena dengan UU PA tidak masuk, UU Kehutanan juga tidak masuk. Dan akibat begitu tingginya otoritas Kemenhut,  ada Kepala BPN di Sumatera Utara pun sampai masuk penjara karena dia me-reditribusikan lahan yang dianggap kawasan kehutanan kepada masyarakat” ujar Ahmad.

Untuk itu dalam RUU Pertanahan harus ditegaskan bahwa hak memungut hasil hutan adalah ranah pertanahan . Artinya tanahnya (hutan) diatur dalam pertanahan, sehingga diatas tanah itu ada kehutanan , perkebunan, pertanian, itu semu dia diperlakukan sama, tidak serta merta berdiri sendiri dan mempunyai peraturan sendiri .

Diharapkan hal ini akan mengakhiri sektoralisme yang kontradiktif antara kebijakan pertanahan yang merupakan ranah yang sekarang ini oleh BPN dan kebijakan kehutanan yang merupakan ranah Kemenhut .

Dengan demikian persoalan desa dan tanah garapan petani yang berada di wilayah hutan bisa dicarikan solusinya karena selama ini begitu kuatnya di sektor kehutanan ini, konflik-konflik terbesar juga muncul disitu.

Spekulasi Tanah untuk Properti

Ahmad juga menyoroti tentang hak milik tanah untuk non pertanian. Non pertanian disini adalah untuk perumahan (properti) dan seterusnya. Karena sekarang unsur-unsur spekulasi tanah sangat besar, kepemilikan tanah untuk perumahan sangat berpotensi dijadikan objek tanah spekulasi dan manipulasi.

Hak kepemilikan tanah harus di atur batas maksimal bagi individu maupun badan hukum. Misalnya badan hukum tertentu yang mengusai wilayah Serpong di Kota Tangerang yang sampai ribuan hektar. Ini juga harus di atur walaupun memang sangat radikal karena akan menyentuh banyak orang dan banyak kepentingan besar akan terganggu ekonominya.

Kelembagaan Reforma Agraria

Dalam hal kelembagaan agraria yang saat ini diemban BPN, Ahmad lebih menginginkan agar lembaga tersebut levelnya adalah kementerian, karena apa yang dilakukan oleh BPN saat ini, dia adalah lembaga negara non kementerian yang di rapat kabinet pun tidak di undang, padahal tanah adalah soal kedaulatan suatu negara secara utuh.

RUU Pertanahan Sebagai Penguat UU PA

Ahmad mengingatkan, penting untuk di jelaskan posisi RUU Pertanahan dalam kaitanya dengan UU PA dan tanah sebagai objek yang diaturnya. Jika UU ini di sah kan maka potensi tumpang tindih dengan UU lain sangat besar. Karena sayangnya kita tidak menjalankan sistem terpadu dalam hal agraria, misalnya sistem payung UU yang selama ini kita sebut sebagai payung dalam agraria adalah UU PA kemudian dibawahnya adalah PP Kehutanan, PP Perkebunan , PP Sumber Daya Air, tapi yang terjadi justru UU Air, UU Kehutanan, UU Perkebunan dan lainnya yang isinya saling bertabrakan. “Saya rasa akan lebih mudah jika RUU Pertanahan ini menjadi leading sector bagi UU sektro lainnya dalam konteks tanah”, ujar Ahmad berharap.

Menanggapi paparan dari dua pakar yang bersentuhan langsung dengan permasalahan tanah, Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa secara khusus meminta akan kelengkapan data kepada KPA (konsorsium pembaruan agraria) dan SPI (serikat petani Indonesia) tentang sejumlah UU sektoral yang saling bertabrakan (tumpang tindih) dengan RUU Pertanahan ini (di proyeksikan sebagai leading sector) karena begitu pentingnya bagi Komisi II untuk merumuskan RUU Pertanahan ini agar bisa menjawab seluruh permasalah negara ini terkait tanah.

Agun mencontohkan ketika Komisi II DPR di undang dalam rapat gabungan dengan Komisi IV DPR yang berwenang di bidang pertanian, pada saat itu membahas tentang Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Sebagai Tenaga Penyuluh, berdasarkan UU tersebut pemberian honorarium mereka berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Pertanian , besarannya pun ditentukan sendiri oleh Kementan dari APBN. Tapi status Tenaga Penyuluh tersebut berdasarkan UU adalah tenaga bantu atau tenaga honor, lalu karena euforia para Penyuluh yang berjumlah 20 ribu lebih tersebut menuntut agar diangkat menjadi CPNS.

Dalam rapat tersebut para Penyuluh menuntut tanggung jawab Negara dengan menyalahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar karena tidak memperhatikan status para Penyuluh tersebut. Tapi tentu tidak bisa begitu saja karena saat ini ada UU ASN (Aparatur Sipil negara) yang merupakan UU acuan bagi person yang akan berstatus ASN (dulu PNS). Dimana ASN mensyaratkan dalam proses rekruitmen ASN yaitu selektif, kompetitif dan terbuka. Hingga akhirnya dalam rapat tersebut diputuskan untuk memprioritaskan rekruitmen para penyuluh dengan tetap melakukan seleksi dan uji kompetensi untuk menentukan mana yang bisa lolos menjadi CPNS atau PPPK (pegawai perjanjian kerja kontrak) sesuai dengan UU ASN.

Selain itu, Agun juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga fenomena alam yang saat ini sudah semakin bermacam-macam. Seperti di Mesir sudah turun salju, di Arab Saudi sudah turun hujan, sehingga di Indonesia juga harus menyesuaikan dengan fenomena alam ini. Selain itu di sektor pertanian juga muncul kreasi seperti lahan pertanian di atas tembok, Jepang sudah mulai. Menurut Agun, hal itu karena pertumbuhan manusia yang semakin kompleks dari berbagai aspek dan semakin terbatasnya tanah sebagai lahan.

“Jadi saya mengajak kita berpikir antisipasi, berpikir maju karena perkembangan modern teknologi dan ilmu pengetahuan semakin canggih. Dan tidak berpikir konvensional kekinian saja. Kita harus berpikir bagaimana menciptakan ruang bagi hutan, kebun, pertanian, perikanan pada saat berikutnya dengan segala keterbatasan energi dan lain sebagainya untuk menjaga keseimbangan kehidupan” ujar Agun.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top