Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 283
Sunday, March 2, 2014

Uji Publik Dalam RUU Pilkada Sebagai Jaminan Kualitas Pilkada

Diposting oleh: 
Editor

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan kualitas yang dihasilkan dalam Pilkada, salah satu penyebabnya adalah tidak transparannya proses penentuan calon kepala daerah. Sehingga banyak calon yang baik dan kompeten tetapi tidak punya akses komunikasi politik dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mahar politik, gagal untuk tampil di publik sebagai calon kepala daerah.

“Kebijakan uji publik ini dibuat supaya menekan fenomena jual tiket dalam proses pencalonan di masing-masing parpol, karena selama ini ada parpol yang tiba-tiba di detik-detik terakhir, langsung menjadikan pasangan calon. Sementara publik belum mengetahui rekam jejak pasangan tersebut,” ujar Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa.

Menurut Agun dalam RUU Pilkada nanti, Komisi II DPR bersama Pemerintah akan memasukkan persyaratan uji publik berupa serangkaian tes kompetensi dan tes integritas yang harus dilewati oleh bakal calon kepala daerah, sebelum tampil sebagai calon dalam Pilkada baik melalui parpol maupun jalur independen.

"Harus diuji publik dulu oleh KPU selama 6 bulan, untuk menutup calon-calon dadakan yang gak jelas" ujarnya.

Dalam pelaksanaannya nanti akan dibentuk panel ahli oleh KPU yang bertugas menguji tingkat kemampuan bakal calon kepala daerah. Panel ahli tersebut beranggotakan 5 orang yang terdiri 2 pakar ahli dari akademisi, 2 tokoh masyarakat dan 1 anggota KPU. Dengan adanya transparansi tersebut, masyarakat diharap bisa lebih kritis melihat calon kepala daerahnya.

“Dalam uji publik nanti, bakal calon kepala daerah itu harus membuka dan menunjukan latar belakang keluarga, pendidikan, ijazah, kompetensinya, rekam jejaknya, hingga pengalaman organisasi, dan itu bersifat terbuka bisa dilihat publik” ujarnya.

Menurut Agun pada tahapan tersebut, parpol tidak bisa mengintervensi proses uji publik terhadap bakal calon kepala daerah.

“Dalam tahapan itu, tidak ada kesimpulan bakal calon itu disetujui atau tidak (sebagai calon) tapi hanya bakal calon yang bisa melewati uji publik tersebut yang bisa menjadi calon dan bisa diusung, termasuk yang berasal dari independen. Jadi bakal calon yang lolos uji publik akan mendapat sertifikat uji publik, selanjutnya terserah pada parpol akan tetap terus (mencalonkan) atau tidak,” tutur Agun.

Dengan demikian, diharapkan publik mendapatkan calon kepala daerah yang memiliki kemampuan yang jelas untuk memimpin daerahnya, juga bisa menghindari potensi konflik kepentingan dan juga dinasti politik.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top