Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 345
Thursday, June 12, 2014

Sebuah Legitimasi Kepemimpinan Presiden Negara Republik Indonesia

Diposting oleh: 
Editor

Jelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 pada 9 Juli 2014 nanti, masyarakat “dibuat” bingung dengan opini yang muncul tentang akan adanya kemungkinan dua putaran, padahal peserta kompetisi Pilpres hanya dua calon pasangan. Karena jika benar-benar dua putaran, masyarakat mulai berhitung, berapa biaya yang akan keluar lagi dan berapa energi dan waktu yang akan dibutuhkan semua pihak?

Dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (3 ) menjelaskan bahwa, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dan kelanjutanya di Pasal 6A ayat (4) menjelaskan bahwa Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Ini artinya bahwa meskipun peserta Pilpres 2014 ini hanya ada dua pasangan Capres-Cawapres namun bukan otomatis langsung satu putaran, karena konteksnya masih masuk pada pasal 6A ayat (3) yang mensyaratkan lebih dari lima puluh persen suara dengan suara tersebar. Dan jika Pasal tersebut tidak terpenuhi barulah berlaku ayat berikutnya yang mensyaratkan lebih dari lima puluh persen tanpa suara tersebar.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa , kalau mau memahami lebih dalam lagi, perdebatan ini sebenarnya didasari pada waktu ia terlibat sebagai Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI, Tahun 1999-2004 yang salah satunya bertugas membahas tentang Sistem Pemilihan Presiden secara langsung pada saat amandemen UUD tahun. Pada saat itu perdebatan adalah tentang apa prinsip teori yang hendak dipakai, apa, apakah electoral college, atau popular vote.

Dalam teorinya, electoral college adalah sistem penghitungan berdasarkan penilaian dimana di setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki scoring (penilaian) yang berbeda-beda. Sementara Popular vote adalah sistem penghitungan berdasarkan suara terbanyak dari pemilih. Menurut Agun di Amerika Serikat itu Sistem Pemilihan Presiden secara langsung yang dijalankan menerapkan prinsip teori electoral collage, bukan popular vote. Sehingga pasangan calon presiden yang jumlah pemilihnya lebih banyak belum tentu menjadi pemenang , tergantung score (nilai) ditiap-tiap negara bagian.

Menurut Agun, pada saat itu Panitia Ad Hoc I memperdebatkan prinsip teori tentang electoral collage dan popular vote itu. Jika diterapkan prinsip teori popular vote, maka yang akan terjadi adalah semua pasangan Capres-Cawapres akan konsentrasi di pulau yang padat penduduknya saja, dan tidak menghiraukan pulau lainnya. Jika menerapkan prinsip teori electoral college, Indonesia juga kebingungan untuk menentukan score (nilai) di setiap Provinsi, karena jumlah penduduk di setiap Provinsi amat beragam.

Akhirnya disepakati dalam rapat Ad Hoc I tersebut untuk menerapkan prinsip teori popular vote yaitu lebih dari lima puluh persen suara, tapi juga menerapkan prinsip teori electoral college yang diterjemahkannya dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, karena Presiden Republik Indonesia itu bukan hanya Presiden untuk provinsi tertentu saja, tapi Presiden Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Terkait tentang dana, yang akan lebih besar jika Pilpres ada dua putaran, Agun menegaskan bahwa di dalam demokrasi, konsekwensi biaya adalah wajar dan mutlak, karena legitimasi kepemimpinan sebuah Negara yang besar seperti Indonesia adalah keniscayaan, tapi kalau tidak mau ada konsekwensi biaya besar, silahkan saja rakyat berkehendak untuk kembalikan lagi pemilihan Presiden  dan Wakil Presiden ke MPR.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top