Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 372
Tuesday, June 24, 2014

Memperbaiki Kualitas Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Melalui MPR

Diposting oleh: 
Editor

Dalam suasana kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, kita sangat merasakan adanya kekisruhan antar lembaga negara dengan segala kewenangannya. Diantara mereka seolah saling berebut perhatian rakyat (genit) agar mendapat pengakuan sebagai pihak yang paling berjasa. Namun dampaknya justeru negatif, karena yang muncul adalah kegaduhan tanpa manfaat, lembaga negara tersebut justeru mengabaikan tugas pokoknya yaitu mengurus rakyat.

Bagi masyarakat awam, pasti secara spontan mengatakan bahwa ada yang salah dengan sistem ketatanegaraan kita, ada tumpang tindih kewenangan atau bahkan ada lembaga negara yang terlalu dominan.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa selama ini sistem ketatanegaraan kita memang masih ada yang kurang, tetapi secara fungsi masih bisa berjalan baik, dengan syarat asalkan setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut menjalankan tugas pokoknya dalam koridor perintah konstitusi dan tidak melebihinya.

"Aktor-aktor di kelembagaan negara yang tidak taat terhadap konstitusi itulah yang membuat karut-marut ini. Semua pihak seharusnya paham dan sadar diri ketika menjalankan fungsi harus sesuai dengan porsinya” ujarnya.  

Jika kita lihat fenomena yang muncul seperti, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), KY (Komisi Yudisial) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang meminta tambahan kewenangan, Presiden yang masih harus berkonsultasi dengan parpol dalam penyusunan kabinet atau membuat kebijakan, putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang melebihi dari yang diminta (ultra petita), serta contoh-contoh lainnya, telah membuat prinsip check and balances atau saling mengimbangi dan mengawasi dalam sistem ketatanegaraan kita menjadi tidak berjalan.

“Menurut saya, kualitas personel di lembaga negara itu akan berjalan dengan baik jika tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang membawa kepentingan politik pribadi atau kelompok tapi fokus untuk kepentingan bangsa dan Negara sesuai sumpah jabatan, itu perintah konstitusi" tegas Agun.

Peranan MPR

Dalam hal ini, Agun melihat peranan lembaga negara MPR masih kurang maksimal diberdayakan oleh kita semua. Padahal MPR sangat potensial untuk bisa lebih berperan dalam menengahi dan mengatasi kekisruhan tersebut, karena MPR merupakan lembaga yang “dituakan” dan “lebih dewasa” serta fokus MPR yang lebih kepada konstitusi.

"Saya berpikir bagaimana konstruksi MPR ke depan yang didalamnya mengatur kelembagaan tersebut sehingga tidak lagi tabrakan antar lembaga negara sehingga menciptakan hubungan yang harmonis," kata Agun.

Ia pun menyebutkan, salah satu peranan MPR juga bisa untuk mengkaji tatanan kepemiluan kita, apakah sudah sesuai dengan budaya kita atau hanya tiruan dari asing. "Banyak yang harus diperbaiki (dari bangsa ini) dan MPR punya peran (itu)," tegasnya.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top