Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 326
Monday, August 18, 2014

Pansus Pilpres Adalah Proses Politik Yang Alami

Diposting oleh: 
Editor

DPR RI sebagai lembaga politik memiliki tanggungjawab kepada rakyat diseluruh Indonesia tentang baik-buruknya kualitas pelaksanaan Pilpres 2014 lalu. Komisi II sebagai alat kelengkapan dewan dalam bidang kepemiluan tentu merupakan pihak yang paling relevan untuk memastikan Pilpres terlaksana sesuai azaz Pemilu dalam konstitusi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil.

"Di DPR yang paling bertanggungjawab soal legitimasi politik pada kepemiluan Pilpres kan Komisi II," ujar Agun Gunandjar Sudarsa Ketua Komisi II DPR RI.

Atas dasar itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Pansus Pilpres sebagai instrumen investigasi anggota dewan, akan dijalankan oleh Komisi II.

"Tapi jangan diartikan saya bicara seperti ini membawa kepentingan nomor satu, justru Pansus ini pentingnya ingin membangun demokrasi yang bermartabat karena Pemilu itu bagian dari pendidikan politik (bagi kita semua)," tegas Agun mengingatkan.

Ia memastikan, jangan ada keraguan dengan masa kerja anggota dewan periode ini yang tinggal hitungan bulan, karena DPR tidak akan membuat Pansus terbengkalai, pasalnya, Pansus bisa saja dilanjutkan pada periode mendatang.

Menurut Agun, salah satu contoh fungsi Pansus yang bisa maksimal memastikan dugaan kecurangan pada Pilpres misalnya dalam hal proses rekapitulasi suara di KPU.

"KPU hanya meng-upload data, tidak lakukan rekapitulasi secara langsung, hanya merekap dari data yang di-upload, dan yang upload siapa, kualifikasi petugas bagaimana? Upload dari C1, DA1 ke DB1, itu prosesnya hanya upload, sementara dokumen (asli) ada di kotak suara. Itu yang bisa menelusuri hanya Pansus, karena Pansus bekerja di tengah-tengah rakyat, MK hanya di ruang sidang," ujar Agun.

Dalam hal ini, Agun mengungkapkan, agar masyarakat mampu membedakan mana proses hukum di MK tentang sengketa hasil rekapitulasi Pilpres dan mana proses politik tentang investigasi pelaksanaan Pilpres.

Meskipun dalam perkembangannya bisa muncul implikasi dari proses politik (Pansus Pilpres) yang berdampak pada Presiden terpilih hasil rekapitulasi, jatuh atau tidak (impeachment).

Hal tersebut mungkin terjadi dengan catatan, dalam kerjanya Pansus Pilpres bisa membuktikan  telah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan yang melibatkan anggota KPU dan Presiden terpilih hasil rekapitulasi.

Karena hal tersebut menurut Agun akan berlanjut dengan dibentuknya hak angket di DPR dan dikembalikan ke MK untuk proses pemakzulan (impeachment).

"Artinya kita baru melihat luarnya seperti itu (proses hukum di MK), kalau sudah terlantik ternyata ada sebuah proses yang diperoleh dengan adanya suatu kejahatan dan kejahatan itu melibatkan pasangan calon dan itu terbukti, kita bisa bawa lagi kasus itu ke MK," pungkasnya.

Dan menurut Agun, anggota KPU yang terbukti terlibat melakukan pelanggaran kecurangan tersebut  bisa dipidana dan dihukum penjara.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top