Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 387
Wednesday, December 17, 2014

Islah Lahir Bathin dan Konstitusional

Diposting oleh: 
Editor
  1. Selamat siang, ijin sy berbagai sikap & pernyataan terkait kondisi Partai GOLKAR (PG) saat ini pasca surat MenkumHAM RI ttg Kepengurusan PG
  2. Kami hargai & hormati keputusan Pemerintah (MenkumHAM RI) yg pada intinya menjelaskan bhw kedua Munas itu sah (Munas Bali & Munas Jakarta)
  3. Ini adl konsekwensi dari rumusan Pemerintah pada surat resminya yg melihat & menilai kpd kedua Munas adl sah berdasar bukti2 yg dilampirkan
  4. Hasil kedua Munas yang sah itu dari Bali adalah ARB, dari Jakarta adalah AL, maka sah pula keberadaan dua Kepengurusan masing2 Munas
  5. Atas dsr kondisi faktual ada dua Kepengurusan inilah menurut Pemerintah ada masalah internal PG yg hrs diselesaikan oleh internal PG sendiri
  6. Karenanya Pemerintah belum mau mengakui kedua Kepengurusan tsb & lebih mempercayakan kpd penyelesaian internal PG di antara keduanya
  7. Shg dgn adanya dua Kepengurusan ini, maka menjadi tdk relevan kalau bentuk penyelesaian internal PG itu diberikan pd Kepengurusan lama
  8. Bentuk penyelesaian internal PG di antara dua Kepengurusan ini tdk memerlukan mediator, karena masing2 Kepengurusan posisi setara (equal)
  9. Maka bentuk penyelesaiannya paling benar adalah melalui juru runding, sehingga “bola” (inisiatif) itu ada di masing2 dua Kepengurusan tsb
  10. Silahkan juru runding dari Kepengurusan Bali, juru runding dari Kepengurusan Jakarta, berunding untuk ketemu di satu kesepakatan bersama
  11. Unt bisa ketemu sepakat hrs ada pedoman/rujukan yg disepakati bersama, menurut sy yg netral adl AD/ART & doktrin “Karya Kekaryaan” PG
  12. Mari kita ukur masing2 pendapat, kebijakan & langkah sebgmn diatur AD/ART & doktrin “Karya Kekaryaan” PG, saya yakin pasti ketemu sepakat
  13. Sebelum msk ke perundingan,perlu kita bicarakan akan seperti apa forum unt bisa mewadahi itu semua? Apa cukup melalui Mahkamah Partai (MP)?
  14. Saya berpendapat tidak bisa, karena penyatuan ini bukan semata soal Kepengurusan tapi persoalan substansi hasil masing2 Munas
  15. Hrs ada forum lain yg derajat & kekuatan hukumnya sama dgn Munas unt menyatukan perbedaan& pelanggaran thd AD/ART & doktrin "Karya Kekaryaan" PG
  16. Jd hrs lbh dulu menyepakati ttg dasar, prinsip, personil, materi, substansi & agendanya, baru kemudian memutuskan forumnya akan seperti apa
  17. Seperti perbedaan substansi ttg KMP-KIH,Pildasung-DPRD, Penyeimbang-Pendukung Pemerintahan, itu adl permasalahan substansi yg hrs disatukan
  18. Misal ttg KMP-KIH,Munas Bali putuskan KMP permanen smp daerah seluruh Indonesia,Munas Jakarta putuskan bubarkan KIH-KMP, DPR/DPRD adl satu
  19. Ideologi PG adl Pancasila.Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 "filosofi Pancasila diperas jd Trisila& diperas lg jd Ekasila,itulah "Gotong Royong"
  20. Makanya sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 tidak seperti sistem pemerintahan Presidensil AS yang presidennya punya hak veto
  21. Tapi melalui persetujuan bersama dengan DPR, terkait pembahasan sebuah RUU. Itulah yg dimaksud jatidiri PG jatidiri bangsa, "Gotong Royong"
  22. Islah itu bukan sekedar sepakat bentuk satu Kepengurusan, harus bersatu lahir bathin, se-iya se-kata ttg substansi yg di hasilkan msg2 Munas
  23. Bgmna substansi msg2 Munas jd satu sesuai dgn sifat2 PG di Pasal 6 AD spt : mandiri,demokratis,solid,mengakar,egaliter, karya & kekaryaan
  24. Apa bentuk tindakan pecat-memecat , ancam-mengancam, memaksakan kehendak, merekayasa, sesuai dengan Pasal 6 AD tentang sifat-sifat PG?
  25. Jadi kembali,bagi kami semua hrs ada pedoman/rujukan yg netral & paling sesuai dgn jatidiri yaitu AD/ART & doktrin “Karya Kekaryaan” PG
  26. Spt dlm hal penentuan juru runding, akan diputuskan dlm Rapat Pleno DPP,krn Pasal 19 AD "DPP badan pelaksana tertinggi yg bersifat kolektif"
  27. Sehingga tdk bisa Ketum/Sekjen menentukan sepihak, krn tidak ada hak prerogatif/diskresi, semua mekanisme di atur sesuai AD/ART, tertib
  28. Agar nantinya juru runding yg di tentukan akan maksimal dlm bertgs menindaklanjuti keputusan MenkumHAM RI ttg Kepengurusan & kebaikan PG
  29. Demikian berbagi sikap & pernyataan ini.Semoga kita semua bs mengambil hikmah dari pembelajaran ttg kebesaran Allah SWT, Salam hormat AGS.

Sumber twit @kangagun 17 Desember 2014

Skip Comments

Add new comment

Back to Top