Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 391
Tuesday, January 27, 2015

Mekanisme Islah dan Semangat Berpolitik

Diposting oleh: 
Editor

Sampai dengan saat ini (26 Januari 2015), perundingan terkait kisruh internal Partai GOLKAR sudah masuk perundingan ke IV (empat), dan dari hasil-hasil kesepakatan sudah mulai mengarah kepada tahap akhir atau penyelesaian.

Karena dua pihak yang berkisruh telah memilih untuk Islah yaitu filosofi yang mengacu bukan menang-menangan tapi islah itu adalah merger, bersatu kembali, dengan kesepakatan bersama dalam suasana kekeluargaan. Berikut ini gambaran utuhnya :

Tahap Pertama, membuat struktur kepengurusan dalam bentuk bagan. Pengertian bagan adalah struktur kepengurusan seperti jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum , Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal , Bendahara Umum, Wakil Bendahara, Dewan Pertimbangan, Mahkamah Partai, Ketua – Ketua Bidang, Ketua-Ketua Departemen dan lain seterusnya sebagai pengurus. Masing-masing kubu membuat bagan tersebut dimana dari pihak pertama ditugaskan Sdr.Ibnu Munzir dan dari pihak kedua ditugaskan Sdr.Freddy Latumahina. Bagan ini menjadi bahan untuk proses merger/penggabungan struktur kepengurusan hasil perundingan. Ada juga gagasan pemikiran untuk bagan dibuat juga Dewan Pakar dan Dewan Penasehat.

Tahap Kedua, menentukan kriteria-kriteria untuk mengisi bagan tersebut secara bersama-sama kedua kubu sebagai acuan rekruitmen yang jelas , terbuka, transparan dan adil. Untuk itu kedua kubu kembali ke AD dan ART Partai GOLKAR yaitu PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela).

Setiap calon yang akan dimasukan pada bagan harus di cek dulu prestasinya, dedikasinya, , loyalitasnya, dan status sosial dan status hukumnya, tercela atau tidak, bermasalah dengan hukum atau tidak karena itu terkait dengan penerimaan dari masyarakat secara luas (akseptabilitas publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya Partai GOLKAR menjaga kepercayaan publik calon pemilih dan simpatisan. Jangan secara tiba-tiba orang yang tidak pernah aktif di partai tapi dekat dengan kekuasaan atau punya uang, maka langsung pengurus atau langsung jadi pimpinan, atau orang yang baru pindah masuk ke Partai GOLKAR langsung jadi pimpinan, ini merupakan pengalaman berharga dari model kepemimpinan yang salah (oligarki dan otoriter) sehingga Partai GOLKAR mengalami kemunduran.

Tahap Ketiga, memberikan kewenangan untuk menyusunan bagan secara lengkap kepada  “pemenang” yang di putuskan oleh pengadilan. Karena kedua pihak yakin bahwa Partai GOLKAR adalah satu, Partai GOLKAR adalah rumah bersama kedua pihak dan Partai GOLKAR akan semakin besar berkat peran dan dukungan masing-masing keduapihak. Artinya kedua kedua berjanji tidak akan membentuk partai baru/pecahan karena yang menang mengayomi yang kalah dan yang kalah mengakui yang menang, sehingga pemenang bukan berarti “sapu bersih” jabatan tapi ada keseimbangan. Ini semua dalam rangka menjaga soliditas partai menuju kejayaan partai di pemilu yang akan datang.

Karena bagi kedua pihak, Partai GOLKAR berpolitik bukan untuk sekedar ada, tapi Partai GOLKAR berpolitik untuk menjadi pemenang dan menentukan arah politik nasional sesuai konsep besar Partai GOLKAR untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera sesuai cita-cita proklamasi dan UUD 1945. Dan kesempatan itu terbentang luas pada Pemilu Serentak 2019.

Dalam perundingan juga muncul gagasan pemikiran untuk mendirikan lembaga-lembaga, seperti dalam rangka demokratisasi ada Lembaga Kajian Demokrasi yang bertugas mengkaji secara spesifik tentang pertumbuhan perkembangan Demokrasi Indonesia dimana partai politik sebagai pilar utama nya harus betul-betul menjalankan fungsi-fungsi kepartaian secara benar, agar pengisisan jabatan-jabatan publik didasarkan atas landasan pijakan berpartai yang benar .

Selain itu ada pula lembaga dalam rangka regenerasi dan kaderisasi di tubuh partai, maka perlu ada semacam Lembaga Pengkaderan atau Sekolah Kader yang memastikan bahwa regenerasi dan kaderisasi berjalan alami dan adil, sehingga partai tidak lagi hanya dikuasai oleh orang-orang yang punya uang atau dekat dengan kekuasaan tapi berdasarkan kompetensi dan kinerja. Hal ini didasarkan pengalaman dalam proses Pilkada, yaitu orang yang hasil surveynya bagus justru kalah dalam Pilkada, dan sebaliknya orang yang hasil surveynya tidak bagus malah menang Pilkada melalui partai lain di luar Partai GOLKAR sebagai rumahnya. Itu terjadi akibat, survey menjadi “mainan” orang yang punya uang dengan mengatur metode dan hasil surveynya. Lembaga Pengkaderan dimaksudkan agar orang dalam berpartai memiliki motivasi dengan adanya jaminan berupa merit system yaitu pola promosi jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja. 

Skip Comments

Add new comment

Back to Top