Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 335
Saturday, May 30, 2015

Partai Politik dan Negara

Diposting oleh: 
Editor

Prinsip-prinsip dalam Alenea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu :

1. Hakekat Tujuan Negara : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
2. Dasar dan Metoda : “UUD 1945 (Konstitusi), NKRI (organisasi), Kedaulatan rakyat (Demokrasi)”.
3. Prinsip dasar Penyelenggaraan Negara: “Pancasila”.

Dalam UUD 1945, Partai Politik (Parpol) disebut dua kali yaitu :

1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemiluhan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
2. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”.

Artinya secara peran dan posisi Parpol menjadi sangat eksklusif dalam konteks bernegara. Hanya Parpol sebagai organisasi yang diakui Negara dapat berpartisipasi dalam agenda-agenda Negara seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Hanya Parpol sebagai organisasi yang diakui Negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melahirkan kader-kader kepemimpinan nasional untuk tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Suprastruktur Pemerintahan Pusat seperti Lembaga Kepresidenan (termasuk Wakil Presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan wadah yang menampung para fungsionaris Parpol yang mendapat kedaulatan rakyat saat dipilih melalui Pemilu setiap lima (5) tahun sekali.

Begitu juga peran dan posisi Parpol pada Struktur Pemerintahan Daerah, kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, merupakan wadah yang menampung kader dan fungsionaris Parpol yang mendapat kedaulatan rakyat saat dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilu.

Dengan signifikannya peran dan posisi Parpol tersebut, maka kehidupan di organisasi publik bernama Partai Politik haruslah menjadi cermin dari cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, Ideologi Pancasila, Prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan berdasarkan kepada UUD 1945.

Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke selama ratusan tahun demi mencapai Kemerdekaan. Konsepsi kemerdekaan Negara Proklamasi adalah percaya pada kekuatan dan kemampuan diri bangsa sendiri untuk membangun dan mengelola setiap potensi diri dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, artinya komitmen berdiri di kaki sendiri dan menentukan masa depannya ditangan sendiri, jiwa patriotisme inilah yang harus dimiliki setiap kader Parpol.

Ideologi Pancasila merupakan nilai filosofi hidup bangsa Indonesia yang wajib menjadi rujukan bagi setiap rakyat Indonesia dan juga organisasi Parpol. Sehingga setiap putusan dalam bentuk perkataan, perbuatan dan perilaku wajib melandaskan dirinya pada nilai-nilai tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Musyawarah Mufakat dan Keadilan Sosial.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika merupakan kebesaran jiwa bangsa Indonesia dalam memandang keanekaragaman Suku, Agama, Ras, Adat Istiadat dan Budaya yang dimilikinya, sebagai sebuah Kekayaan yang memiliki kesatuan visi, tujuan dan komitmen sebagai satu bangsa Indonesia. Prinsip persatuan inilah yang wajib hidup dan berkembang di dalam organisasi Parpol.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara merupakan hukum dasar tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia. Oleh karena itu maka prinsip-prinsip dari UUD 1945 wajib dituangkan kedalam hukum dasar organisasi Parpol dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). beberapa prinsip utama yaitu:

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat, bahwa dalam hal kekuasaan (politik), kedaulatan berarti asal-usul kekuasaan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat, inilah adalah ciri Negara Demokrasi. Sehingga Parpol sebagai pilar demokrasi Negara, dalam AD/ART organisasinya, wajib menjunjung tinggi prinsip demokrasi/ kedaulatan.
2. Prinsip Negara Hukum, bahwa kehidupan berbangsa bernegara Indonesia harus terstruktur, sistematis dan tertib, oleh karena itu setiap pihak (individu/organisasi) wajib taat dan terikat pada aturan perundang-undangan (hukum) Negara. Sehingga Parpol sebagai organisasi wajib memiliki hukum dasar berupa AD/ART yang menjadi acuan kehidupan berorganisasi Parpol.

“Di tangan” Parpol-lah kualitas para calon pejabat politik ditentukan. Hal-hal yang terkait dengan karakter kepemimpinan, wawasan kebangsaan, kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan kompetensi/keahlian, menjadi syarat bagi para calon pemimpin politik tersebut.

Peran Parpol inilah yang harus kita jaga dan kawal bersama. ”Mesin” Parpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam politik sesuai UU Parpol yaitu rekrumen, kaderisasi, agregasi dan sosialisasi, haruslah dalam warna “Merah Putih” murni demi bangsa dan negara Indonesia, agar para pejabat politik itu nantinya dapat mengembalikan kedaulatan rakyat yang diterimanya dengan mengabdi pada kepentingan rakyat. Bukan malah kemasukan warna – warni intervensi yang mencoba menyusupkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan tujuan bernegara.

Karena bidang yang dijalankan oleh Parpol merupakan bidang politik (kekuasaan), yang sangat menentukan nasib setiap jiwa warga negara ini. Oleh sebab itu memastikan bahwa kekuasaan itu nantinya diserahkan oleh rakyat (melalui Pemilu) kepada Parpol yang benar-benar mengabdi kepada rakyat (bukan pribadi atau kelompok) menjadi teramat penting.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top