Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik
Total votes: 13
Tuesday, May 22, 2018

Upaya Mencegah Faham Radikalisme di Negara Pancasila

Diposting oleh: 
Editor

Saya sependapat dan apresiasi pernyataan Presiden Jokowi bahwa langkah preventif jauh lebih baik dari langkah represif dengan memastikan lembaga pendidikan mulai dari TK sampai PT, ruang-ruang publik seperti media sosial dan lainnya, mimbar-mimbar umum seperti acara keagamaan dan lainnya harus bersih dari ideologi radikalisme/terorisme.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengatur dan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak  mendapat pendidikan. Pendidikan yang bersifat formal dan informal dari Negara, yang bukan sebatas bersih dari ideologi terorisme tapi lebih preventif lagi yaitu lembaga pendidikan yang sungguh-sungguh dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta membentuk ahlak mulia dari setiap anak peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dirumuskan  dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bahkan di ayat (4) nya ditegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan ayat (5) nya menegaskan agar Pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan Persatuan Bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ini konsep yang sistemik saling berkorelasi dan mendukung.

Menggunakan rujukan Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945 jelas sekali bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membangun sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada ayat-ayat Pasal 31 UUD 1945 tersebut. Itu tugas dan tanggung jawab utama, prioritas dan mendasar untuk diwujudkan. Solusi untuk mencegah timbulnya dampak buruk dari berbagai ideologi transnasional atau aliran dan faham yang bertentangan dengan ajaran Agama dan atau ajaran kebangsaan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD 1945 sebagai aturan/hukum tertinggi negara, dan yang membahayakan NKRI serta mengacaukan tatanan keragaman sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut.

Sudah sepatutnya Negara Hadir dengan aksi nyata, tidak cukup hanya dengan memberi peringatan dan ancaman setelah adanya berbagai kejadian Teror beruntun yang sudah berlangsung lama dan berulang-ulang di berbagai tempat, serta menimbulkan korban nyawa dan fisik serta mental, juga menimbulkan gejolak sosial, pertentangan antar sesama umat se-agama dan antar agama.

Rakyat menjerit dan marah dengan berbagai kejadian teror yang tidak manusiawi dan radikal. Rakyat sangat terpukul seolah tanpa harapan dengan peristiwa teror yang berulang-ulang di setiap rezim pemerintahan Presidensial kita. Sekarang saatnya Rakyat bangkit dan lantang bersuara menuntut tindakan keras dan tegas dari Negara utamanya Pemerintah. Jika perlu Pemerintah abaikan cara-cara normatif, abaikan HAM, tembak dan hukum mati pelaku terorisme, demikian kira-kira suara hati Rakyat.

Respon dan reaksi Rakyat yang demikian tidak ada yang salah , sangat amat wajar karena memang Terorisme tidak ada sejarahnya di Indonesia, tidak ada turunannya dari Indonesia. Ingat sejarah kemerdekaan negara-bangsa kita. Indonesia lahir berkat perjuangan dan persatuan anak bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke, Indonesia lahir atas kesadaran anak bangsa bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tidak ada tempat bagi ajaran terorisme pada jiwa setiap anak bangsa Indonesia, TIDAK ADA.

Semua isi ajaran terorisme sangat menyesatkan akal sehat dan bertentangan dengan nilai negara-bangsa kita. Rakyat marah karena ingat apa yang terorisme perbuat kepada negara – bangsa ini yaitu merusak sendi-sendi kehidupan kita bersama menjadi saling tuding dan curiga , saling menyalahkan dan saling provokasi. Apalagi ditambah momen tahun politik yang sarat kepentingan politik jelang Pilkada, Pemilu dan Pilpres, semakin membuat suasana panas penuh tekanan.

Apakah hal ini akan terus dibiarkan, tentu Tidak, Negara harus Hadir. Rakyat butuh rasa aman tidak takut, mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar tertib damai dan sejahtera, baik dalam kapasitas pribadi maupun mahluk sosial, yang terjamin kemerdekaannya dalam memeluk dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945). Yang terjamin Hak azasi nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

KONSEPSI IDEOLOGI NEGARA

Indonesia diproklamasikan tanggal 17  Agustus 1945 bukan sebagai negara Agama dan bukan pula sebagai negara sekuler. Pada saat ditetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, secara jelas tegas menyatakan bahwa kemerdekaan yang dinyatakan itu adalah sebuah Hak (alinea pertama) dan Perjuangan (alinea kedua) namun juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa (alinea ketiga).

Dari rumusan pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa Indonesia  tidak pernah memisahkan Negara dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dianut setiap agama. Hal ini dipertegas lagi pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan ayat (2)-nya Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai Agama dan kepercayaannya itu.

Kembali kepada topik untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya, faham , ajaran dan aliran yang berwujud Terorisme, Saya kira Pemerintah tidak cukup dengan menerbitkan Perppu atau DPR merevisi UU Terorisme,  membentuk Tim terpadu yang melibatkan Pasukan elite TNI dan Polri. Kita bersama-sama harus lebih maju lagi selangkah di depan, yakni Negara Hadir secara nyata di Lembaga-lembaga pendidikan, di ruang-ruang publik dan di mimbar-mimbar umum, dengan memberikan pemahaman, pengajaran, pembelajaran, pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia, dengan kata lain pembentukan karakter sejak dari usia dini. Negara harus hadir menfasilitasi setiap lembaga pendidikan, ruang publik dan mimbar umum dengan sejumlah sarana dan prasarana termasuk anggarannya. Memfasilitasi dengan berbagai peralatan, laboratorium dan pengajar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, sebagaimana perintah pasal 31 ayat (5) UUD 1945. Negara harus hadir dengan memberi ruang dan panggung bagi para tokoh dan guru agama, para ideolog kebangsaan, yang mengajarkan secara benar tentang agamanya, tentang ideologi dan dasar negaranya, tentang NKRI dengan keragamannya. Membangun optimisme masa depan yang lebih baik, tidak sekedar slogan “bahaya terorisme”. Semoga.

AGS, Senin 210518.

Skip Comments

Add new comment

Back to Top