Agun Gunandjar Sudarsa

Untuk DPR Bersih dan Indonesia Lebih Baik

Visi

Pileg dan Pilpres Serentak Realistis di 2019

Diposting oleh Editor pada Monday, January 20, 2014 - 14:28

Mantan Menkum dan HAM Yusril Ihza Mahendra telah mengajukan gugatan uji materi UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang hasil putusannya akan diumumkan pekan depan.

Salah satu gugatan Yusril adalah meminta pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu...

RUU Pertanahan Menjamin Keadilan Akan Tanah Sebagai Sumber Kehidupan

Diposting oleh Reporter pada Wednesday, December 18, 2013 - 12:34

Tanah (land) sebagai aset merupakan sumber kehidupan bagi manusia selain air. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai Tanah Air bagi rakyatnya. Sehingga tanah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam hak warga Negara yang harus di atur oleh Negara melalui Undang-Undang.

Begitu...

Sistem Penerimaan CPNS Telah Diperbaiki, Keterlambatan Pengumuman Tetap Disikapi Dengan Optimisme

Diposting oleh Reporter pada Monday, December 16, 2013 - 19:35

Alih-alih serentak, pengumuman hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) malah mundur lagi. Yakni dari 14 Desember menjadi 24 Desember 2013 untuk pelamar umum. Sedangkan bagi honorer kategori dua (K2) molor sebulan, menjadi akhir Januari 2014. Hal ini membuat masyarakat resah karena jadwal pengumuman dimundurkan tanpa ada...

Agar Netral Dalam Pemilu, Efektifkan Aturan dan Sanksi Tentang PNS

Diposting oleh Reporter pada Tuesday, December 10, 2013 - 12:23

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bandung, Jawa Barat diminta tidak mengikuti salah satu organisasi masyarakat (Ormas). Larangan ini untuk menjaga netralitas para PNS menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku banyak ormas saat ini sudah berafiliasi kepada...

Lebih Akuntabel dan Transparan, Pemilu 2014 Memang Lebih Baik

Diposting oleh Reporter pada Saturday, December 7, 2013 - 11:26

Rabu (4/12) di Gedung KPU RI, rapat pleno penyempurnaan DPT berlangsung, dihadiri KPU Provinsi seluruh Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR, Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, dan utusan dari 12 partai politik peserta Pemilu....

RUU ASN : Pembenahan Birokrasi Untuk Pemerintahan Efektif

Diposting oleh Reporter pada Saturday, December 7, 2013 - 13:41

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya  optimis RUU (Rancangan Undang-Undang) Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada akhir masa persidangan tahun ini, yakni 20 Desember 2013.

 “Di bulan Desember ini, DPR menargetkan akan ketok palu...

Kerja Sama Dibatalkan, Kinerja KPU Harus Lebih Meyakinkan Publik

Diposting oleh Reporter pada Tuesday, December 3, 2013 - 11:28

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sepakat membatalkan kerja sama pengamanan data pemilu 2014.

Setelah mencermati perkembangan di tengah masyarakat dan aspirasi berbagai pemangku kepentingan, kedua lembaga sepakat menghentikan nota kesepahaman yang sebelumnya telah...

Pages

Back to Top